Efektivitas Stimulus Fiskal

Efektivitas Stimulus Fiskal

Stimulus fiskal merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam meredam dampak krisis global yang semakin mengancam perekonomian domestik. Upaya pemberian stimulus dilakukan pemerintah melalui pemberian insentif pajak, pembangunan infrastruktur, dan program pengembangan UKM (PNPM Mandiri). Upaya pemerintah Indonesia memberikan stimulus fiskal merupakan cara untuk mencegah terjadinya perlambatan ekonomi domestik yang semakin memprihatinkan. Pasalnya, krisis global yang melanda membuat sejumlah perusahaan melakukan efisiensi produksi, dan biasanya langkah yang diambil dengan melakukan PHK.

Seiring gelora krisis global yang semakin mendera perekonomian domestik mendorong tingginya angka pengangguran. Artinya perlambatan ekonomi semakin tampak jelas, jika tidak diatasi dengan cepat bukan tidak mungkin resesi akan melanda negeri ini. Untuk itu, pemberian stimulus fiskal merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah Indonesia untuk kembali perekonomian domestik.

Pada dasarnya pemberian insentif melalui stimulus fiskal bertujuan menggiatkan kembali perekonomian domestik yang sedang terpuruk. Namun, dalam pengimplementasinya pemberian stimulus dilakukan dengan beragai cara. Yang difokuskan pada tindakan pendorong dan pencegahan terhadap resesi. Langkah pendorong merupakan langkah untuk menggiatkan perekonomian ditengah badai krisis global. Cara ini ditempuh dengan, (1) menciptakan lapangan kerja baru melalui percepatan pembangunan infrastruktur, (2) melakukan pemberdayaan UKM melalui program PNPM Mandiri, (3) memberikan bantuan-bantuan seperti BLT, BOS, dan memperbesar PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) bagi karyawan berpendapatan di bawah 5 Juta perbulan.

Sedangkan, langkah preventif digunakan pemerintah untuk mencegah perlambatan perekonomian domestik yang semakin dalam. Artinya pemerintah akan berusaha mencegah terjadinya peningkatan pengangguran massal yang dilakukan sejumlah perusahaan besar. Pemberian stimulus dari pemerintah dimaksudkan agar perusahaan tidak melakukan PHK dalam jumlah besar. Hal itu dapat digambarkan, sebagai berikut; ketika perekonomian lesu maka permintaan akan produksi barang dan jasa akan mengalami penurunan, melihat fenomena itu perusahaan akan merespon untuk melakukan efisiensi, dan langkah yang paling mudah dilakukan dengan melakukan PHK. Untuk mencegah hal itu terjadi maka pemerintah memberikan stimulus fiskal dengan penghapusan pajak usaha, dan pajak bea masuk, cara ini dilakukan agar perusahaan tetap dapat berjalan tanpa pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

Kedua fokus tesebut yang dilakukan pemerintah ketika stimulus fiskal dilakukan. Dalam membahas stimulus fiskal sebaiknya kita harus mengetahui dahulu esensi pelaksanaan upaya tersebut. Yang akhirnya kita mampu melihat permasalahan secara kritis, sehingga bisa memberikan masukan atau saran terhadap implementasi program tersebut. Kemudian akan memunculkan pertanyaan terkait pelaksanaan, pentingnya, ketepatan, manfaat, dan efisiensi serta efektifitas stimulus fiskal.

Mengapa Stimulus Fiskal Dilakukan?

PDB atau produk domestic bruto merupakan produksi yang dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto yang diukur dalam satuan mata uang (rupiah). Pada dasarnya PDB Indonesia sekitar 70 % ditopang oleh konsumsi masyarakat. Artinya besaran PDB sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Kemudian 30% sisanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah investasi, dan ekspor neto. Pola semacam ini menggambarkan bahwa konsumsi sangat berperan dalam PDB Indonesia.

Ditengah krisis global yang melanda terdapat serangan daya beli masyarakat yang tidak hanya dirasakan Indonesia. Serangan semacam ini tergambar dari meningkatnya angka pengangguran, dari PHK sekitar 200 ribu karyawan pada tahun ini. Ketika pengangguran meningkat maka masyarakat yang terkena PHK tidak memiliki pendapatan lagi. Dampaknya konsumsi masyarakat akan menurun drastis. Akibatnya PDB domestik akan mengalami penurunan tajam.

Penurunan PDB akibat daya beli yang turun harus segera diatasi pemerintah agar tidak menimbulkan resesi. Dimana cara yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan stimulus fiskal. Namun, pelaksanaan program ini harus dilakukan secara tepat agar berdampak positif bagi perekonomian domestik. Untuk itu, stimulus fiskal harus segera dilakukan sebab jika terlambat akan tidak akan berpengaruh terlalu besar bagi perekonomian domestik.

Agar stimulus dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, pemerintah harus terus memantau pelaksanaannya. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana stimulus sehingga program ini tidak tepat sasaran. Dana stimulus yang kuncurkan sekitar 73,3 trilliun bukan angka yang kecil. Maka seharusnya memberi dampak positif bagi perekonomian domestik dengan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada level tertentu.

Menelaah Kebijakan

Berbagai anggapan negatif mewarnai perhelatan pemberian stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, anggaran stimulus yang sebesar 73,3 trilliun sebagian besar di arahkan pada tax saving, yang tidak memiliki pengaruh langsung bagi rakyat. Dimana alokasi dana stimulus meliputi, sebesar 60% atau Rp43 triliun diperuntukkan penghematan pajak. Lebih lanjut, penghematan pajak yang mencakup nilai sebesar Rp43 triliun tersebut terdiri atas; PPh Badan, PPh orang pribadi, dan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).

Sementara itu, 20% dana stimulus fiskal yang diperuntukkan untuk subsidi pajak dan bea masuk bagi dunia usaha atau rumah tangga sasaran (RPS) masih kabur. Dana tersebut diperuntukkan bagi eksplorasi migas dan minyak goreng sebesar Rp3,5 triliun, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bahan baku dan barang modal sebesar 2,5 triliun rupiah, PPh Karyawan 6,5 triliun rupiah, dan PPh panas bumi sebesar 0,8 triliun rupiah.

Sedangkan, 20 % sisanya stimulus diperuntukaan bagi stimulus dunia usaha atau lapangan kerja sebesar Rp4,2 triliun, dana sebesar Rp0,6 triliun untuk PNPM, dan Rp12,2 triliun untuk belanja dan pembangunan infrastruktur. Kucuran dana untuk infrastruktur meningkat 2 triliun dari yang sebelumnya hanya 10,2 triliun rupiah. Yang telah disejutu DPR beberapa waktu lalu.

Berdasarkan rincian stimulus di atas jika diperhatikan terdapat pengalokasian dana yang tampak janggal. Apakah terkait dengan kepentingan politik menjelang pemilu legislatif dan presiden mendatang? Atau memang memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia yang lebih baik dimasa mendatang? Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia yang melakukan stimulus juga sangat kontras perbedaan alokasi dana dalam pemberian stimulus. Jika kita bandingkan dengan banyak Negara lain,misalkan Amerika atau Cina, bahwa pos terbesar yang mereka anggarkan adalah hampir 70% dipergunakan untuk pembelanjaan langsung yang diharapkan berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyatnya. Perbedaan keyakinan adalah pilihan, tetapi jangan sampai keyakinan pemerintah Indonesia yang berbeda dengan Negara lain malah membuat Indonesia semakin terpuruk.

Kejanggalan dalam mengalokasikan dana yang dikucurkan menjadi tanda tanya besar, apakah kebijakan yang berbeda dengan negara lainnya bisa lebih efektif? Jika kita telaah lebih mendalam, kondisi saat ini disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Memang seharusnya yang disasar ialah hal yang langsung berhubungan dengan masyarakat, terutama konsumsi. Untuk itu, patut dipertanyakan kebijakan alokasi anggaran stimulus fiskal yang di kucurkan?

Menilai Kebijakan Stimulus Fiskal

Menilai efektivitas dari stimulus fiskal merupakan langkah kritis dalam menelaah kebijakan alokasi anggaran. Konsep dasar yang digunakan untuk menilai stimulus fiskal,yaitu teori Keynes, dan komponen penyokong PDB Indonesia. Mengemanya teori Keynes berawal dari resesi tahun 1930. Di mana Amerika mengalami depresi berat akibatnya angka pengangguran meningkat, produktivitas menurun tajam, dan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Menurut Keynes, untuk mengatasi resesi tersebut perlu adanya peran pemerintah. Dimana mekanisme pasar tidak bisa mengembalikan keseimbangan yang baru.

Dalam sarannya ekonom asal Inggris tersebut, agar pemerintah Amerika melakukan investasi, dan meningkatkan konsumsi pemerintah. Lalu kemudian intervensi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian disebut sebagai stimulus fiskal. Pada masa itu kebijakan stimulus fiskal memang mengedepankan belanja dan investasi dari pemerintah. Yang akhirnya perekonomian Amerika ketika itu berangsur-angsur membaik.

Sedangkan, jika kita melihat data PDB Indonesia sebagian besar atau sekitar 70% disokong oleh sektor konsumsi. Kondisi ini berarti bahwa konsumsi memegang peran penting bagi perekonomian domestik.. Jika dihubungkan dengan teori Keynes maka Indonesia seharusnya menggenjot konsumsi untuk mengatasi krisis global saat ini. Di mana kekuatan konsumsi sangat besar peranannya bagi kemajauan perekonomian Indonesia.

Setelah melihat landasan tersebut, memang menjadi pertanyaan akankah efektif kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah dengan alokasi saat ini dapat mendorong perekonomian domestik? Mengingat konsumsi yang menjadi faktor kunci yang membangun perekonomian Indonesia, seharusnya faktor inilah yang seharusnya mendapat porsi besar dalam pemberian stimulus.

Melihat kebijakan alokasi anggaran stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah ada beberapa kritikan dari kebijakan tersebut, yaitu:

1. Alokasi anggaran dana stimulus yang tidak mengarah langsung ke masyarakat

Jika kita lihat data di atas jelas menggambarkan bahwa kebijakan stimulus fiskal tidak tepat mengarah langsung ke masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak merasakan damapk positif dari kebijakan tersebut. Seharusnya kebijakan ini lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Dengan mendorong unit usaha masyarakat yang padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun, sayangnya dana stimulus untuk ke arah pemberdayaan masyarakat sangat minim hanya 14%, itu pun sudah termasuk pembangunan infrastruktur yang menelan dana 12,2 triliun, dan PNPM sangat menyedihakan hanya 600 milliar. Mungkinkah akan perekonomian negeri ini akan terdorong jika alokasi stimulus bisa dikatakan tidak tepat?

2. Belum adanya transparansi mengenai pemberian stimulus fiskal

Kebijakan stimulus fiskal yang menelan total dana 73,3% merupakan gambaran besar saja yang akan dilakukan pemerintah. Belum ada transparansi dari pemerintah terkait pengucuran dana tersebut. Dimana hanya ada laporan dan rincian secara umu saja, tidak adanya laporan mengenai alokasi keuangan dari pemberian stimulus. Kelemahan ini yang seharusnya diperbaiki pemerintah. Jangan sampai rakyat dibohongi dengan ketidak tranparansinya pemerintah dalam memberikan stimulus. Sebagai bukti kasus suap yang menyeret anggota DPR RI Abdul Hadi Djamal, terkait stimulus fiskal untuk infrastruktur.

3. Belum ada arahan, sasaran, dan target yang dicapai dari alokasi dana stimulus persektor

Usulan pemerintah dalam pemberian stimulus memang sangat membingungkan. Awalnya pemerintah menjanjikan stimulus mencapai 50triliun rupiah, kemudian berubah menjadi 27 triliun, dan akhirnya kembali membengkak menjadi 73,3 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa tim pemantau perekonomian Indonesia belum siap dalam memberikan stimulus. Kondisi ini mencerminkan pemerintah tampak terkesan terburu-buru, tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, arahan, sasaran, dan target stimulus pun belum jelas hingga saat ini. Jika kita rinci lebih dalam seharusnya dari masing-masing komponen stimulus memiliki ketiga indikator tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan jelas dari pemerintah terkait masalah tersebut. Akankah efektif jika arahan, sasaran, dan target dari masing-masing sektor yang diberi stimulus tidak ada? Bagaimana kita bisa menilai berhasil atau tidakkah stimulus yang dilakukan pemerintah?

Ketiga komponen di atas harus menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai dana sebesar 73,3 triliun hanya menguap begitu saja. Butuh pembenahan lagi dari pemerintah agar pemberian stimulus fiskal bisa benar-benar efektif. Dengan memperhatikan kepentingan rakyat untuk hidup sejahtera. Akankah Indonesia akan lepas dari jurang krisis dengan stimulus fiskal? Kita bisa memprediksi namun hanya waktu yang bisa menjawab dengan tepat.

Departemen Kajian Strategis

BEM FEB UGM

Yogyakarta 2009

Efektivitas Stimulus Fiskal

Berawal dari krisis finansial di Amerika Serikat, dunia secara global ikut terkena dampak dari resesi negara adidaya tersebut. Resesi Amerika Serikat merupakan efek kumulatif dari pasar finansial yang memang memiliki risiko tinggi, biaya perang Irak dan Afghanistan yang dikeluarkan selama pemerintahan George W. Bush, penumpukan utang nasional hingga 8,98 Trilyun USD, serta program pengurangan pajak korporasi sebesar 1,35 Trilyun ang berakibat berkurangnya pendapat pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Amerika mengalami krisis yang luar biasa. Banyak pekerja yang yang di PHK, perusahaan Amerika pun mulai mengurangi produktivitas untuk menekan biaya produksi, bahkan banyak lembaga pembiayaan yang harus bagnkrut dan terpuruk mengharap bantuan stimulus dari pemerintah untuk bertahan. Hal ini menyebabkan efek domino dan berdampak besar bagi negara Eropa dan Asia. Permintaan ekspor dari Amerika otomatis menurun drastis, pasar finansial Eropa dan Asia pun ikut terguncang karena banyak dari mereka berinvetasi dengan surat utang terbitan Amerika. Banyak investor menarik investasinya sehingga likuiditas dana pinjaman di beberapa negara, termasuk Indonesia cukup sulit didapatkan.

Secara global, dampak dari resesi global adalah terpukulnya sektor rill manufaktur. Banyak industri yang kehilangan permintaan dan harus menghentikan produksi sehingga pendapatan pun berkurang. Efeknya adalah pemutusan hubungan kerja para pekerja untuk mengurangi biaya produksi agar indusri tetap bisa bertahan, sehingga banyak orang yang harus kehilangan pendapatan yang berakibatnya turunnya daya beli. Pasar ekspor pun terganggu dengan menurunnya permintaan dari konsumen terbesar, yaitu Amerika. Indonesia sendiri kehilangan permintaannya ekspor dari Amerika. Banyak sektor riil yang terpukul dan terpaksa merumahakan tenaga kerja mereka. Perusahaan swasta pun sudah meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan stimulus agar industri mereka terselamatkan. Amerika dan beberapa negara di Eropa dan Asia pun sudah mengeluarkan stimulus fiskal untuk menyelamatkan perkonomian. Negara tersebut adalah AS (1,2%), Inggris (1,1%), China (0,6%), Jepang (l,0%), Korea Selatan (0,9%), Australia (1,5%), India (0,9%), Singapura (l,l%), Thailand (1,8%), Malaysia (4,4%), Indonesia (1,4%). Besaran tersebut merupakan presentase dari PDB tiap negara. IMF memang sudah memprediksi bahwa akan ada stimulus fiskal minimal sebesar 2% dari PDB. Menurut data, Malaysia adalah negara yang menyalurkan stimulus fiskal secara presentase. Sebagian besar dari negara-negara diatas menyalurkan dana stimulus untuk program-program kerakyatan yang bertujuan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efek yang terasa memang belum sebesar yang dirasakan. Terbukti saat dana bailout Amerika dicairkan, kodisi perekonomian tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada 24 Februari 2009, Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR menyetujui paket kebijakan stimulus fiskal. Menurut data dari www.indonesia.go.id, paket stimulus tersebut bernilai Rp. 71,3 Trilyun yang akan disalurkan pada kuartal 1 tahun 2009. Alokasi dana tersebut anatara lain untuk :

1. Penghematan pembayaran pajak (tax saving) yakni untuk tarif pajak penghasilan (PPh) badan, orang pribadi, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan alokasi sebesar Rp43triliun (0,8% dari PDB).

2. Subsidi pajak bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada dunia usaha dan rumah tangga sasaran (RTS):

1. insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk eksplorasi migas

dan minyak goreng Rp3,5 triliun (0,07% dari PDB)

2. Kemudian bea masuk bahan baku dan barang modal Rp2,5 triliun

(0,05% dari PDB)

3. PPh karyawan sebesar Rp6,5triliun(0,12% dari PDB), serta PPh panas

bumi RpO,8 triliun (0,02 % dari PDB).

3. Subsidi dan belanja negara kepada dunia usaha dan lapangan kerja:

1. penurunan harga atau subsidi solar Rp2,8 triliun (0,05% dari PDB)

2. diskon tarif beban puncak untuk industri Rpl,4 triliun (0,03% dari PDB)

3. tambahan belanja infrastruktur Rpl0,2 triliun (0,2% dari PDB)

4. perluasan PNPM RpO,6 triliun (0,01% dari PDB)

Panitia Anggaran juga menyetujui besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 meningkat 1 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 51,3 triliun menjadi 2,4 % dari Produk Domestik Bruto atau Rp 139,5 Trilyun.

Peningkatan defisit anggaran berdasarkan perubahan asumsi makro yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, dan penurunan harga minyak.

Kenaikan defisit anggaran tahun ini diantaranya akan dibiayai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2008 sebesar Rp 51,3 triliun. Pemerintah berharap simulus ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat meningkatkan daya saing, dan daya tahan usaha dan ekspor, serta meningkatkan belanja infrastruktur padat karya. Kadin sebagai perwakilan pengusaha dan dunia industri berharap fokus dari paket stimulus ini adalah untuk penguatan daya beli rakyat, dapat memperkecil potensi pemutusan hubungan kerja dan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Untuk kondisi seperti saat ini, stimulus fiskal menjadi salah satu kunci penyelmatan perekonomian, walaupun harus diiringi dengan defisit anggaran, karena kebijakan moneter tidak dapat mmengatasinya, terbukti dengan suku bunga kredit yang tidak kunjung turun sehingga perekonomian cenderung melesu. Alokasi paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah tergolong unik, disaat negara lain mengalokasikan dana stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat, 60% dana stimulus dialokasikan untuk pengurangan pajak. Sepertinya terlihat bahwa pemerintah menggunakan dan stimulus untuk mengurangi cost produksi dengan pengurangan pajak dan meningkatkan daya beli masyarakat, tidak dengan memberikan kredit tapi dengan pengurangan pajak.

Paket stimulus yang disalurkan tergolong besar. Pemerintah seharusnya mengawal penggunaan dana ini dengan sangat ketat agar penyalurannya tepat sasaran, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Sri Mulyani sendiri telah mengatakan bahwa Bappenas akan memantau penggunaan dana stimulus fiskal, jika terjadi penyalahgunaan, akan diipotong dana alokasinya. Penerbitan paket stimulus akan lebih baik jika disertai sistem pengelolaan anggaran yang baik untuk mendukung penyerapan dana stimulus yang efektif. Industri swasta juga harus distimulus agar pemyerapan tenaga kerja lebih besar. Indonesia berusaha menangani dampak krisis global dengan cara yang sama dengan negara maju, yaitu menciptakan defisit anggaran untuk mendanai paket stimulus fiskal. Permasalahn yang timbul adalah, dalam posisi likuiditas mengering akibat pelarian modal, negara berkembang terpaksa harus bersaing dengan negara maju di pasar keuangan global. Sudah pasti, surat berharga negara berkembang akan kalah bersaing sehingga harus ditawarkan dengan suku bunga yang melambung. Masalah berikutnya adalah sebagai implikasi dari digunakannya Surat Berharga Negara sebagai benchmark bagi pricing dalam obligasi swasta nasional. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi baru, sudah pasti yield yang ditawarkan akan berada di atas yield obligasi pemerintah. Artinya, perusahaan swasta pun akan sangat kesulitan untuk mencari dana murah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, penawaran yield obligasi pemerintah yang sedemikian tinggi akan menghalangi akses swasta terhadap dana murah. Pemerintah harus berpikir cermat agar swasta tidak tersakiti dengan adanya paket stimulus. Pasar domestik sebenarnya merupakan unsur penting untuk mendukung kebangkitan perekonomian. Kini, pasar luar negeri tidak dapat diandalkan, untuk itu pemerintah harus bisa mengalihkan konsumsi masyarakat agar terinsentif untuk mau menggunakan produk dalam negeri. Hal ini akan membuat Indonesia lebih mandiri dan tidak kebakaran jenggot jika terjadi kembali krisis finansial di luar negeri. Permintaan paling tidak akan tetap besar dari dalam negeri dan kondisi perekonomian akan tetap terkendali. Satu hal yang tidak kalah penting adalah agar kebijakan moneter dapat mendukung kebijakan fiskal. Jika suku bunga kredit tetap tinggi, maka masyarakat dan industri masih akan sulit untuk mendapatkan dana murah yang sebenarnya bisa mendukung bangkitnya usaha mereka. Setiap kebijakan pada intinya akan mengalami berbagai macam dampak positif maupun negatif, yang dibutuhkan adalah kecermatan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan tepat dan jangka waktu yang diberikan untuk pengalokasian. Keadaan politik yang muali memanas pun semoga tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu di dalam maupun di luar pemerintahan untuk mengganggu jalannya kemulusan penyalurannya. Sri Mulyani mengatakan mungkin saja akan ada paket stimulus tahap dua jika pada kuartal 1 Rp. 71,3 Trilyun tidak dapat berjalan efektif. Dengan defisit anggaran yang ada kini, dari mana pemerintah akan mendapatkan dana untuk stimulus tahap dua? Mengefektifkan penyaluran dana adalah hal tepat yang harus dilakukan dan tentu saja tetap menyiapkan strategi berikutnya agar perekonomian tetap dapat terkendali.

Departemen Kajian Strategis

BEM Fakultas Ekonomi UI 2009

Tinjauan Kritis Mengenai Paket Stimulus Fiskal terkait dengan UU PPH No. 36 Tahun 2008

Era perdagangan bebas saat ini, menuntut perusahaan-perusahaan untuk bersaing satu sama lain secara global. Persaingan yang sangat ketat tersebut menyebabkan perusahaan untuk terus-menerus melakukan perubahan-perubahan, baik dari segi keuangan maupun dari segi non-keuangan. Dari segi keuangan, perusahaan melakukan earnings management, yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Adapun dari segi non-keuangan, perusahaan biasa menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menarik simpati dari pelanggannya. Namun, mengingat adanya krisis global yang melanda perekonomian seluruh dunia pada beberapa tahun ini, membuat banyak perusahaan mengalami gulung tikar. Hal tersebut ditandai dengan anjloknya harga saham perusahaan Lehmann Brothers dan Meyrill Lynch, yang notabene adalah perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri sebagai negara adikuasa dengan sistem perekonomian yang liberal, menjadi kewalahan dengan adanya krisis ekonomi ini. Pada akhirnya, banyak perusahaan yang semula milik swasta, harus diprivatisasi oleh pemerintah dengan tujuan agar perekonomian Negara tersebut tidak semakin terpuruk.

Indonesia yang merupakan salah satu rekan dagang Amerika Serikat (AS), secara mau tidak mau juga ikut terkena imbas dari krisis ekonomi yang sedang melanda AS. Ekspor Indonesia ke negara tersebut terancam mengalami penurunan secara drastis. Penurunan ekspor ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat AS, sehingga permintaan pasar AS akan barang-barang Indonesia, seperti meubelair dan komoditi sandang, juga mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kestabilan perekonomian negara pun harus memutar otak agar perekonomian kita tidak ambruk seperti halnya negara AS. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah penurunan tarif pajak penghasilan, baik untuk perseorangan maupun perusahaan.

Dalam artikel ini, penulis ingin membahas PPh badan. Pada UU PPh yang baru, disebutkan bahwa tarif PPh badan adalah 28%. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. Penerapan tarif 28% ini hanya berlaku sampai dengan bulan Desember 2009, karena pada awal tahun 2010 tarif tersebut akan berubah lagi menjadi 25%. Diharapkan dengan adanya penurunan tarif PPh badan tersebut, pengusaha dapat mengurangi beban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, pemerintah berharap agar tarif PPh yang baru ini dapat menjadi stimulus perekonomian yang telah mengalami kelesuan sejak adanya krisis ekonomi global.

Penurunan tarif PPh badan yang baru tersebut merupakan langkah yang cukup bagus dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah. Karena di tengah perekonomian yang perkembangannya mengalami stagnasi ini, pemerintah mampu memberikan solusi yang “sedikit” melegakan bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa fasilitas pembebasan PPh 21 dimaksudkan untuk membuat perusahaan berbasis ekspor dan labor intensif atau menyerap tenaga kerja banyak agar bisa bertahan dari terpaan krisis ekonomi global. Penurunan ekspor, baik nilai maupun volume, akan menyebabkan struktur biaya menjadi sangat berat dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. PPh 21 diharapkan dapat mengurangi beban dari perusahaan. Kriterianya adalah untuk perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan labor intensif. Pada intinya pemberian intensif pajak juga bertujuan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

Tetapi tarif PPh badan di Negara kita masih relative tinggi, apabila kita menilik dari tetangga terdekat kita, yaitu Malaysia dan Singapura, di mana masing-masing tarif PPh badan di kedua negeri tersebut adalah 20% dan 18%, walaupun pada awal tahun 2010 nanti akan berubah lagi menjadi 25%. Hal tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus memberikan kebijakan yang lebih dapat menstimulus perekonomian.

Penerapan stimulus fiskal yang diimplementasikan dalam penurunan tariff PPh juga mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dana yang dibutuhkan untuk stimulus fiskal yang disediakan dalam APBN 2009 sedikit membebani belanja Negara, karena mengurangi pendapatan Negara atas pajak. Total dana stimulus fiskal yang disediakan dalam APBN 2009 sebesar Rp71,3 triliun (1,4% PDB). Stimulus fiscal sebesar itu antara lain akan digunakan untuk penghematan pembayaran pajak (tax saving) berupa tarif PPh Badan+Orang Pribadi+PTKP sebesar Rp43 triliun (0,8% PDB). Kemudian untuk subsidi pajak-BM/DTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) kepada dunia usaha berupa PPN barang impor EP Migas Pabum, Minyak Goreng, Bahan Bakar Nabati sebesar Rp3,5 triliun (0,07% PDB), Bea Masuk Bahan Baku sebesar Rp2,5 triliun (0,05% PDB), PPh Karyawan sebesar Rp6,5 triliun (0,12% PDB), dan PPh Panas Bumi sebesar RpO,8 triliun (0,02% PDB). Selanjutnya akan digunakan subsidi + belanja negara kepada dunia usaha/lapangan kerja berupa penurunan harga Solar (Subsidi Solar) sebesar Rp2,8 triliun (0,05% PDB), diskon beban puncak Listrik Industri sebesar Rpl,4 triliun (0,03% PDB), tambahan belanja infrastruktur sebesar RplO,2 triliun (0,2% PDB) dan perluasan PNPM sebesar Rp0,6 triliun (0,01% PDB).

Dapat dikatakan pegaruh krisis global, serta langkah-langkah mengatasi imbas krisis dengan kebijakan stimulus fiskal berdampak pada postur APBN 2009. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan lebih rendah 1% di bawah asumsi, dan prognosa indikator ekonomi makro lainnya mengalami deviasi lebih dari 10%. Misalnya pertumbuhan ekonomi tahun 2009 turun 1,3%, dari 6,0% menjadi 4,7%, Nilai Tukar deviasi 17%, dari RpG.400 menjadi Rpll.000 per USD, dan harga Minyak Indonesia (ICP) deviasi 43,7%, dari USD80/barel menjadi USD45/barel.

Stimulus fiskal sebesar Rp 50 triliun yang didapat dari sisa anggaran tahun 2008 sebesar 38 trilun dan cadangan anggaran tahun 2009 sebesar 12 triliun harus diprioritaskan untuk industri manufaktur yang bersifat padat karya; proyek infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, stimulus fiskal juga harus dibarengi dengan langkah konkret meningkatkan daya beli masyarakat lewat sejumlah kebijakan, seperti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), serta stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam mengurangi dampak resesi global selain stimulus fiskal bagi perusahaan yang dalam hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 mengenai PPh, pengaturan impor barang juga harus dilakukan. Pemerintah hendaknya mengurangi impor barang yang bersifat konsumtif agar masyarakat terdorong untuk membeli produk dalam negeri. Sebaliknya impor terhadap barang modal dan bahan-bahan baku ada baiknya dipermudah regulasinya untuk merangsang produksi dalam negeri dan mengurangi PHK.

Kesimpulannya stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah harus mampu menggerakkan sektor riil agar tidak terbuang dengan sia-sia. Pergerakkan sektor riil dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain menggerakkan sektor riil ada baiknya stimulus fiskal dapat direalisasikan untuk intensif proyek pembangunan infrastruktur yang juga akan menambah lapangan kerja yang cukup besar. Kebijakan lain yang perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah adalah meningkatkan propaganda untuk memakai produk dalam negeri serta mencari pangsa pasar baru untuk ekspor Indonesia, selain Amerika Serikat.

Malang, 8 Maret 2008

Disusun oleh :

Annuraf Syeviramuna dan Anina Sukmajati

(Departemen Sosial dan Politik BEM FE UB 2009)

resesi global dan pengaruhnya terhadap pengangguran

kastrat on the move

Genderang kehancuran bertabuh di negeri paman sam, sebuah balada ekonomi yang terakumulasi dari era ke era dan kini meletus bak balon sabun. Sang adidaya pun meringkuk kesakitan dihantam badai krisis keuangan yang kini membawa mereka ke jurang kebangkrutan.

Yang miskin kian terperi, birokrat kini berhenti bermimpi, pialang saham gigit jari, investor bunuh diri dan akhirnya anggaran dikebiri demi memberi stimulus ekonomi.

Begitulah sebuah gambaran catastrophy yang terjadiu7 disana nun jauh di amerika, si negara adidaya yang mencengkram dunia lewat kekuatannya. Krisis ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diprediksi oleh banyak kalangan, akibat tabiat buruk amerika yang kerap bermain-main di sektor fiktif (finansial) tanpa dibarengi dengan peningkatan sektor riil. Puncaknya terjadi ketika konglomerasi besar lehmann bersaudara menemui titik ajal perusahaanya, akibat gelembung ekonomi yang terbangun dari jejaring utang yang menahun.

Tanda-tanda kehancuran ekonomi di amerika sebenarnya telah nampak sejak jauh hari sebulumnya.Masih terngiang ditelinga kita, ketika harga minyak dunia secara terus-menerus dari tahun 2005 mengalami kenaikan yang begitu dramatis dari level U$30 per barel menjadi U$147 per barel pada bulan Juli 2008 lalu.Lantas disusul dengan krisis Subrime Mortgage jilid I pada bulan Juli 2007, jilid II pada Januari 2008, dan puncaknya pada bulan September 2008.Ketika itu dunia perekonomian AS seakan-akan kiamat. Para pekerja ketakutan akan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha ketakutan kesulitan dalam mendapatkan kredit untuk usahanya. Pemerintah ketakutan terjadinya defisit perdagangan dan merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan bisnis dan konsumen pun berada pada titik terendah. Sektor keuangan dan perekonomian kini dipenuhi lembaga-lembaga keuangan dan korporasi raksasa yang secara teknis sudah bangkrut dan hidup dari suntikan besar dana pemerintah atau bank sentral.

Pada dasarnya Subprime mortgage merupakan kredit perumahan yang skema pinjamannya telah dimodifikasi sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang miskin yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Tingkat bunga The Fed, sepanjang tahun 2002-2004 yang hanya sekitar 1-1,75 persen, membuat bisnis subprime mortgage dan perumahan booming. Tingginya bunga pinjaman subprime mortgage (pada saat bunga deposito rendah) menarik investor kelas kakap dunia (bank, reksadana, dana pensiun, asuransi) membeli surat utang yang diterbitkan perusahaan subprime mortgage.
Masalah sebenarnya muncul ketika The Fed, mulai Juni 2004, bertahap menaikkan bunga hingga mencapai 5,25 persen pada Agustus 2007, kredit perumahan mulai bermasalah akibat banyaknya nasabah yang gagal bayar. Dampaknya, banyak perusahaan penerbit SM rugi besar karena nasabahnya gagal bayar dan perusahaan SM tidak mampu membayar utang karena tidak dibayar nasabahnya. Terjadi banyak penyitaan rumah (1 dari 10 rumah di Cleveland, AS, dalam kondisi tersita). Investor institusi keuangan yang membeli surat utang SM rugi besar karena surat utangnya hanya bernilai sekitar 20 persen. Akibatnya, harga saham atau nilai aktiva bersih dari investor yang memiliki SM jatuh dan membuat investor rugi besar. Dan untuk menutupi kebutuhan likuiditas, mayoritas investor terpaksa menjual portofolionya, termasuk sahamnya, secara besar-besaran, di seluruh dunia yang mengakibatkan terempasnya pasar modal dunia.
.
Di Indonesia, hal ini mengakibatkan para investor asing tersebut menjual saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia karena mereka membutuhkan uangnya di negara masing-masing. Uang rupiah hasil penjualannya dibelikan dollar, yang mengakibatkan nilai rupiah semakin terpuruk. Menurunnya nilai tukar rupiah mengakibatkan biaya produksi di dalam negeri semakin meningkat karena hampir 70% menggunakan bahan baku impor, yang tentunya dibeli dengan mata uang dollar.
Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat produksi, penurunan produksi tentunya mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, timbulnya pengangguran mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun, dalam artian tingkat konsumsi menurun. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga barang yang disebabkan biaya produksi yang semakin tinggi. Konsumsi menurun berarti tidak ada yang membeli barang-barang produksi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang memperkerjakan buruh-buruh dan akhirnya perusahaan tersebut akan bangkrut.
Secara sederhana sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingkat konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan perdagangan luar negeri. Dalam krisis global sekarang ini tentunya pertumbuhan investasi yang diharapkan dari luar negeri maupun dalam negeri tidak bisa kita harapkan, karena penanam modal saat ini dalam posisi untuk survive. Tingkat konsumsi seperti yang telah disampaikan diatas semakin menurun. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan
Selain itu Pemecatan ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak di bidang ekspor-impor, muara nya adalah lagi-lagi pengurangan jumlah pekerja yang berarti bertambahnya jumlah pengangguran.
Banyak perusahaan yang berbasis eksport sudah melakukan PHK ataupun merumahkan pegawainya akibat dari krisis global ini. Belum lagi sektor lain yang mempunyai keterikatan yang tinggi dalam menopang sektor eksport ataupun perusahaan hulu yang juga terkait pada perusahaan ekspor tersebut.Analisis Divisi Vibiz Research unit dari Vibiz Consulting melihat dengan adanya potensi peningkatan pengangguran tersebut maka akan membuat pengangguran meningkat menembus level 10 juta pada tahun ini. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,4 juta orang. Dimana komposisinya berdasarkan pendidikan adalah : Dibawah Sekolah Dasar (547 ribu), Sekolah Dasar (2,1 Juta), SMP dan sederajat (1,973 juta), SMA dan sederajat (3,81 juta), Diploma dan sederajat (362 ribu) dan Universitas dan sederajat (600 ribu). Sebagai solusi untuk menahan kenaikan pengangguran, pemerintah diharapkan mengucurkan sejumlah stimulus perekonomian untuk dapat menyerap jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini ,namun dengan catatan stimulus yang dikeluarkan difokuskan pada sektor-sektor padat karya. Serta adanya inisiatif untuk mengadakan ekspor ke negara-negara yang relatif lebih aman seperti negara-negara di timur tengah. Hal ini sangat berguna untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negri.

KRISIS KEUANGAN GLOBAL
DAN EKONOMI INDONESIA

Departemen Kajian Keilmuan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran


Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, terutama di negara-negara maju, memberikan sebuah tantangan yang amat berat bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian global mulai memasuki periode paling kritis dari krisis ekonomi yang berpusat di Amerika Serikat. Untuk meredam krisis, sejumlah negara secara bersama-sama telah atau berencana menggelontorkan paket stimulus fiskal senilai triliunan dollar AS. Suku bunga secara global juga sudah berada di titik terendah sejak beberapa dekade terakhir. Namun, semua itu belum mampu mengangkat ekspektasi positif dan membawa krisis global terus ke dalam jurang.
Keadaan seperti ini terus membangkitkan rasa pesimisme dan ketakutan. Para pekerja ketakutan akan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha ketakutan kesulitan dalam mendapatkan kredit untuk usahanya. Pemerintah ketakutan terjadinya defisit perdagangan dan merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan bisnis dan konsumen pun berada pada titik terendah. Sektor keuangan dan perekonomian kini dipenuhi lembaga-lembaga keuangan dan korporasi raksasa yang secara teknis sudah bangkrut dan hidup dari suntikan besar dana pemerintah atau bank sentral.
Kondisi ekonomi global terus memburuk sejak terjadinya krisis kredit macet perumahan di AS tahun 2007 silam. Perekonomian dunia nyaris tak bergerak, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya sekitar 0,5 persen pada tahun 2009. Untuk negara-negara maju diperkirakan akan tumbuh negatif. Pertumbuhan positif terutama disumbangkan oleh perekonomian negara-negara berkembang (emerging markets) yang sangat bergantung pada perdagangan. Dengan volume ekspor global yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,8 persen tahun ini dan investasi modal swasta merosot 82 persen tahun lalu, pijakan emerging markets Asia sebagai benteng terakhir perekonomian global juga mulai goyah. Motor penggerak perekonomian Asia seperti Korea, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Jepang saat ini sudah memasuki dalam tahap resesi.

Pecahnya Perekonomian Gelembung Sabun

Sebenarnya telah nampak tanda-tanda bahwa perekonomian AS yang mengalami sebuah laju yang luar biasa cepat di sektor finansialnya suatu saat pasti akan mengalami sebuah koreksi akibat bubble economy yang belebihan. Sektor keuangan telah berkembang sedemikian rupa dengan melupakan sektor ril.
Gelembung itu akhirnya meletus dan menyebabkan sebuah bencana finansial. Pertanda awal dari meletusnya gelembung ini adalah kebangkrutan dari Lehman Brothers dan menyeret AS ke jurang resesi. Selama ini, “peternakan uang” di sektor finansial tidak melulu dikaitkan dengan fundamental perusahaan. Saham-saham di Wallstreet dapat dengan cepat mengalami kondisi bullish karena ada sebuah sentimen positif tanpa adanya peningkatan kinerja laporan keuangan. Semuanya terjadi serba instan sehingga menyebabkan sebuah gelembung sabun yang selalu siap meletus. Gelembung sabun tersebut diyakini bersifat semu, sehingga begitu mengempis selanjutnya perekonomian akan berjalan mendatar seperti halnya Jepang pada tahun 1990-an ketika beberapa bank mengalami krisis.
Dalam kasus bubble economy di AS, tanda-tanda koreksi mulai nampak ketika harga minyak dunia secara terus-menerus dari tahun 2005 mengalami kenaikan yang amat fantastis dari level U$30 per barel menjadi U$147 per barel pada bulan Juli 2008 lalu. Kemudian disusul dengan krisis Subrime Mortgage jilid I pada bulan Juli 2007, jilid II pada Januari 2008, dan puncaknya pada bulan September 2008.
Secara perlahan-lahan The Fed coba untuk mengawal koreksi ini agar tidak memberikan dampaknya yang terlalu parah dengan melakukan penurunan bunga acuannya sedikit demi sedikit dari sekitar 5 persenan menjadi 2 persen. Langkah ini nampaknya tidak cukup, dibuktikan dengan bangkrutnya Lehman Brother. Tanpa bantuan berupa dana talangan dari pemerintah, Lehman nampaknya tidak sanggup lagi berdiri. Terlalu fatal akibatnya bila membangkrutkan perusahaan investasi sebesar Lehman tanpa memberi bailout sepeser pun. Hal ini kemudian yang memicu terjadinya ketidakpercayaan di pasar.
Dapat kita lihat ketidakpercayaan pasar telah menghancurkan pasar modal di seluruh dunia. Ini merupakan imbas dari ambruknya bursa AS. Dow Jones sebagai salah satu indeks terpenting AS sempat anjlok di bawah level 8.000, dibawah level psikologisnya di 10.000.
Telah kita ketahui saat ini Amerika Serikat sedang berada di ambang kehancuran financial sebagai imbas dari krisis ekonomi. Trauma akan krisis ekonomi di tahun 1929 yang sering disebut Great Depression kembali menghantui. Pada saat itu dampak krisis itu menasional bagi rakyat Amerika Serikat, seperti kesulitan keuangan karena lapangan pekerjaan sedikit hingga kelaparan.
Seperti mengulang kejadian Great Depression, dimana saat ini banyak saham-saham yang menjadi maskot Wall Street berguguran. Apalagi perusahaan sekelas Lehman brothers dan Washington Mutual menyatakan kebangkrutan. Belum lagi raksasa asuransi AIG dan otomotif General Motor yang menyatakan kekeringan likuiditas.
Ekonomi AS saat ini, menurut ekonom terkemuka Joseph Stiglitz, dihadapkan pada krisis likuiditas, krisis solvensi, dan problem makroekonomi sekaligus. Kemerosotan ekonomi sekarang ini nampaknya baru memasuki fase pertama penurunan ekonomi secara tajam yang harus dilalui AS dalam proses penyesuaian yang tak terelakkan sampai harga rumah kembali ke level ekuilibrium dan utang eksesif yang menopang ekonomi AS selama ini teratasi.
Rekapitalisasi perbankan yang akan ditempuh pemerintah sekarang ini juga baru satu tahap dari lima tahap yang harus ditempuh untuk keluar dari krisis finansial. Langkah lainnya, meredam gelombang kebangkrutan dan penyitaan rumah. Selain itu, kebijakan stimulus untuk menggerakkan ekonomi termasuk dengan meningkatkan tunjangan pengangguran serta investasi di infrastruktur dan teknologi.
Langkah lainnya adalah memulihkan kepercayaan pasar melalui perbaikan regulasi pasar finansial serta membentuk badan multilateral yang efektif untuk mengawasi jalannya sistem finansial global

Resesi Dunia dan Perekonomian Indonesia

Dampak dari krisis finansial dunia nampaknya belum begitu nyata terlihat di Indonesia, bahkan hingga Triwulan III/2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia saja masih dapat mencapai 6,1 persen. Dampak krisis ini nampaknya baru mulei terasa pada Triwulan I/2009.
Namun dampak dari capital fligth lah yang akan benar-benar terasa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot dan sempat menembus level psikologis di Rp 12.000, telah menyebabkan kepanikan pasar, Bank Indonesia, dan Pemerintah yang luar biasa (walaupun pihak BI dan Pemerintah dalam siaran persnya selalu mengatakan bahwa mereka tidak panik, dan berusaha selalu tenang). Kepanikan ini jelas-jelas nyata, nampak terjadinya irasionalisasi di pasar. Para investor asing terus-menurus membuang portofolio mereka ke pasar, investor domestik juga yang ikut membuang portofolio mereka. Belum lagi terjadinya force sell transaksi marjin para nasabah anggota bursa dan akibat aksi short selling banyak investor turut membuat anjlok bursa Indonesia, bahkan IHSG hampir menyentuh level support kuat yang merupakan level psikologis sebesar 1.000.
Langkah kepanikan BI terlihat jelas ketika seluruh bank sentral di dunia menurunkan tingkat suku bunganya, Bank Indonesia malah sebaliknya. Bank Indonesia seolah-olah takut terjadinya rush di perbankan yang akhirnya menaikan tingkat suku bunga acuannya. Belum lagi pemerintah yang buru-buru menaikan nilai penjaminan simpanan para nasabah dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 2 miliar, jelas nampak kepanikan dari BI dan Pemerintah.
Sebenarnya langkah ini dinilai sudah cukup tepat, namun sayangnya langkah tersebut belum cukup dapat menahan kejatuhan rupiah. Diyakini oleh banyak ekonom bahwa rupiah sedang mencari sebuah keseimbangan baru, dimana pada saat sebelumnya di level Rp. 9.300an per U$, rupiah telah mengalami overvalued sehingga perlu mengalami sebuah koreksi berupa depresiasi nilai. Hal ini disebabkan karena selama ini surplus perdagangan kita terus melemah, masyarkat menjadi hobi mengkonsumsi produk impor karena murah. Angka inflasi yang terus membengkak hingga 12 persen pula yang membuat orang lebih memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk dolar.
Program bailout dan stimulus ekonomi yang siap di gelontorkan pemerintah AS senilai lebih dari U$ 800 miliar nantinya akan didanai melalui Treasury bill yang diterbitkan pemerintah AS secara otomatis pula akan menyedot dolar yang berada di luar Amerika untuk kembali masuk ke negara asalnya, hal ini pula lah yang mendorong penguatan nilai dolar di seluruh dunia.
Selain itu, penjaminan simpanan di bank oleh LPS hanya sebesar Rp. 2 miliar per rekening. Menurut data dari LPS, 99 persen rekening berisi dana nasabah kurang dari Rp. 2 miliar sehingga diyakini bahwa langkah pemerintah ini sudah tepat karena melindungi mayoritas nasabah. Tapi bila kita tilik lebih jauh, nampaknya 1 persen nasabah perbankan yang tidak diberi jaminan oleh LPS, memiliki total dana hingga Rp. 600 triliun. Jumlah yang amat besar dan berpotensi dilarikan ke luar negeri. Terlebih lagi negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong telah menerapkan skema Blanket Guarantee yang menjamin simpanan nasabah hingga 100 persen.
Krisis keuangan global yang terjadi saat ini juga akan lebih terasa dampaknya bagi sektor riil yang mempunyai pangsa pasar ekspor, hal ini disebabkan karena adanya penurunan permintaan luar negeri akan produk Indonesia. Hal ini akan memacu produsen lokal untuk memasarkan produknya dalam negeri. Kita sebagai masyarakat hendaknya turut membantu pemerintah dengan lebih mencintai produk dalam negeri karena dengan menggunakan produk dalam negeri kita dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat berproduksi dan bertahan dalam krisis keuangan saat ini.
Perlu diwaspadai juga akan adanya serbuan barang-barang impor yang menggiurkan karena memiliki harga yang murah. Itu sebenarnya merupakan produk dari negara lain yang tidak laku di pasaran Amerika dan negara-negara maju karena daya beli di negara-negara tersebut telah turun drastis sehingga tidak terserap. Sekali lagi, lebih baik kita menggunakan produk dalam negeri dengan demikian kita juga telah membantu memberi makan bangsa kita sendiri, toh saat ini banyak produk impor yang masuk ke Indonesia seperti makanan yang tidak memenuhi standar bahkan termasuk dalam kategori membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia belum terlalu terkena imbas dari krisis finansial global yang menerpa negara-negara maju dengan pusat di AS. Namun ada baiknya bila pemerintah beserta Bank Indonesia terus melakukan upaya jaga-jaga agar bencana finansial ini tidak ikut menerpa Indonesia. Bank Indonesia diharapakan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong perbankan untuk terus menyalurkan kreditnya ke sektor riil terutama sektor UMKM yang terbukti ampuh melawan krisis pada 1998 lalu. Pemerintah juga harus mengambil andil agar perekonomian berjalan dengan kondusif. Skema blanket guarantee nampaknya perlu juga diterapkan untuk mencegah pelarian dana ke luar negeri. Selain itu, pemerintah sebaiknya tetap dapat menjaga daya beli masyarakat dengan tetap menjaga harga-harga barang tetap stabil.

KRISIS KEUANGAN DAN PENGANGGURAN

Departemen Kajian Keilmuan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran

Tahun 2009 ini nampaknya akan menjadi tahun yang amat berat bagi perekonomian Indonesia. Selain kondisi politik yang mulai memanas karena akan segera dilaksanakannya pemilihan umum legislatif dan presiden, di luar sana juga sedang terjadi bencana ekonomi yang luar biasa. Resesi ekonomi yang melanda AS dan negara-negara maju lainnya terus membayangi dengan awan hitamnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Resesi ekonomi yang kini melanda AS dan negara-negara maju lainnya tidak boleh dipandang remeh. Pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya, kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri. Ekonomi Indonesia tahun ini dipandang akan sangat rentan oleh volatilitas eksternal, termasuk resesi ekonomi. Cepat atau lambat resesi ekonomi AS bakal berimbas ke mana-mana, termasuk ke Indonesia.
Saat ini sektor produksi di dalam negeri mulai terguncang oleh imbas situasi ekonomi global. Efek domino krisis ekonomi AS maupun Eropa sangat nyata dan berbahaya, hal ini membuat struktur ekonomi negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia menjadi lemah. Ketergantungan Indonesia terhadap impor pun kian besar akibat sektor produksi di dalam negeri gagal karena mandeknya investasi. Perekonomian kita pun semakin rapuh.




Membengkaknya Angka Pengangguran

Krisis finansial global yang berujung pada krisis ekonomi di negara-negara maju, telah memberikan sebuah dampak buruk, salah satunya berupa lonjakan pengangguran yang amat tinggi. Di AS sendiri, dampak krisis mulai menyebar ke seluruh penjuru ekonomi. Pemutusan hubungan kerja masal mulai terjadi, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah.
Lima sektor dengan angka PHK terbesar adalah sektor finansial, otomotif, organisasi nirlaba, transportasi, dan sektor ritel. Separuh lebih industri peleburan baja sudah tutup karena anjloknya permintaan. Belanja masyarakat juga terus terpuruk. Pemulihan ekonomi AS dan negara maju lain diperkirakan belum akan terjadi dalam waktu dekat. The Fed dan bank sentral negara maju lainnya telah menurunkan suku bunga antarbank ke titik terendah sejak krisis dot.com tahun 2003 hampir mendekati 0 persen, tetapi perbankan masih enggan menyalurkan kredit ke sektor riil dan masyarakat.
Bagi perekonomian global dan negara berkembang, kondisi seperti ini nampaknya menjadi sebuah badai sekaligus pesan untuk menghadapi kemungkinan resesi berkepanjangan. Sebelumnya, IMF memprediksikan akan terjadi perlambatan ekonomi global beberapa triwulan ke depan. Pemulihan ekonomi baru akan terjadi tahun 2010 dengan pertumbuhan ekonomi global menciut dari 5 persen (2007) menjadi 3,9 persen tahun 2008 dan 3 persen tahun 2009. Di AS sendiri, ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 0,1 persen tahun 2009.
Di Indonesia sendiri nampaknya angka pengangguran akan terus membengkak seiring dengan makin memburuknya kondisi ekonomi negara-negara maju sebagai negara tujuan ekspor dan masuknya serbuan barang-barang impor dari negara-negara lain.
Sektor yang diperkirakan akan mengalami PHK yang besar di Indoensia sendiri adalah sektor perkebunan dan pertambangan dan sektor manufaktur. Sektor perkebunan dan pertambangan akan terpukul oleh anjloknya harga-harga komoditas dunia seperti kelapa sawit, kokoa, kopi, timah, nikel, dan sebagainya akibat dari terus turunnya harga minyak dunia. Anjloknya harga komoditas dunia ini membengkakan biaya produksi dari barang-barang komoditas sehingga akan menggerus laba perusahaan-perusahaan dibidang perkebunan dan pertambangan. Rasionalisasi yang paling mudah diambil perusahaan adalah dengan melakukan pengurangan tenaga kerja. Perlu kita ketahui juga bahwa masyarakat Indonesia yang menjadi TKW di Malaysia banyak bekerja di sektor kelapa sawit, maka tidak heran bila arus pengangguran masyarakat Indonesia yang bekerja di luar akan semakin besar juga.
Industri manufaktur nampaknya juga akan mengalami hal yang serupa dengan industri berbasis komoditas. Banyak industri manufaktur mulai tutup karena tidak adanya permintaan. Pabrik pengolahan besi dan baja seperti Krakatau Steel amat terpukul oleh krisis ini karena permintaan besi dan baja juga anjlok. Selain itu, pabrik-pabrik alat berat juga akan mengalami pukulan yang hebat, karena selama ini mereka memasok alat-alat berat untuk perkebunan dan pertambangan yang sedang mengalami kejatuhan juga serta proyek-proyek infrastruktur yang seketika mandeg akibat krisis ini.
Hal yang perlu diwaspadai juga untuk para pekerja di industri keuangan karena dapat terjadi serbuan dari para pekerja di luar negeri yang mempunyai kualifikasi yang amat baik. Bank-bank besar seperti Citigroup, JP Morgan, dan Merril Lynch yang telah melakukan PHK besar-besaran para karyawannya, turut juga melakukan PHK terhadap karyawan-karyawan hebatnya. Inilah yang perlu kita waspadai agar mereka tidak menyerbu Indonesia sehingga masyarakat Indonesia tersingkir dari persaingan dalam mencari pekerjaan dan akan menambah daftar pengangguran rakyat Indonesia.

Stimulus Moneter dan Stimulus Fiskal

Berbagai stimulus perlu segera dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia agar perekonomian kita dapat memperbaiki dari kerapuhan ekonomi dan tetap tahan terhadap gejolak yang terjadi di luar sana.
Pertama, stimulus moneter harus segera diberikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebaiknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu meningkatkan penyaluran kredit-kredit ke sektor riil. Para pengusaha berharap tingkat suku bunga BI dapat berada di bawah level 8 persen, mengingat tingkat inflasi yang kini telah dapat terkendali. Dengan kebijakan ini di harapakan perbankan dapat lebih agresif lagi dalam melakukan penyaluran kredit.
Selama ini penyaluran kredit sebagian besar jatuh ke sektor konsumtif yang menjadi sumber kerapuhan ekonomi nasional sebaiknya mulai dibatasi dan kredit tersebut disalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan sebaagi kredit investasi atau kredit modal kerja. Selama ini sektor konsumsi kita telah dikuasai oleh asing. Bank Indonesia pun sebaiknya memberikan sedikit kelonggaran dalam aturan pemberian kredit perbankan ke sektor yang selama ini sulit atau bahkan tidak pernah terjangkau oleh kredit perbankan.
Kedua, stimulus fiskal dari pemerintah sebaiknya segera dilaksanakan. Stimulus berupa pengurangan pajak nampaknya dapat meringankan para pengusaha dalam menjalankan produksinya. Di harapakan dengan stimulus ini pengusaha dapat lebih meningkatkan produksinya lagi. Selain itu, pengusaha diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pegawainya, karena defisit antara pendapatan dan konsumsi para pekerja semakin membesar. Dengan meningkatkan pendapatan pekerja, maka konsumsi masyarakat dapat tetap berjalan dan pabril-pabrik pun dapat tetap berproduksi sehingga PHK dapat ditekan.
Stimulus fiskal lainnya yang paling penting adalah peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia. Dengan proyek infrastruktur diharapkan akan banyak menyerap banyak lapangan pekerjaan, selain itu dengan membaiknya infrastruktur di negeri ini, maka para investor pun tidak akan ragu-ragu lagi dalam melakukan investasi uangnya.
Selain stimulus itu, hal lain yang perlu segera dan mendesak dipikirakan pemerintah adalah melakukan diversifikasi tujuan ekspor dan memberlakukan hambatan impor. Ini diharapakan dapat membantu para pengusaha Indonesia untuk tetap dapat bertahan.
Krisis global yang terjadi saat ini bila dibanding krisis pada tahun 1998 lalu nampaknya akan terasa dampaknya lebih berat bagi Indonesia karena bila melihat pada tahun 1998 lalu wilayah yang terkena krisis adalah hanya Asia Tenggara, sedangkan saat ini adalah hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 negara-negara maju tujuan ekspor Indonesia tidak terkena dampak krisis, sehingga perusahaan-perusahaan ekspor dapat tetap berproduksi, sementara saat ini kondisinya jauh lebih parah hampir seluruh negara tujuan ekspor Indonesia telah terkena dampak krisis sehingga seluruh permintaan barang-barang hasil produksi anjlok. Hal ini lah yang harus segera dipikirkan pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi ekspor.
Anjloknya permintaan barang ekspor Indonesia akan memaksa para pengusaha memasarkannya di dalam negeri. Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang ekspor yang kemudian dikembalikan lagi oleh importir dari negara tujuan ekspor, maka untuk menutup biaya para pengusaha akan menjual barang-barang tersebut lebih tinggi. Hal ini lah yang juga dikawatirkan karena inflasi akan semakin tinggi, syukur-syukur daya beli masyarakat tetap ada. Bila daya beli masyarakat benar-benar anjlok maka banyak perusahaan-perusahaan yang berpotensi akan berhenti berproduksi dan akan semakin menambah panjang daftar pengangguran di negeri ini.

Penutup

Perbaikan ekonomi mutlak harus segera dilakukan disegala sektor agar kita sebagai bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Perbaikan yang bertujuan pada pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan yang berorientasi pasar dan investasi asing seperti selama ini. Kita harus menumbuhkan kekuatan sendiri dalam mengelola ekonomi kita tanpa campur tangan bangsa lain. Pemerintah juga harus terus menggerakkan sektor informal seperti usaha menengah kecil dan mikro karena banyak menyerap tenaga kerja. Usaha mikro, kecil dan menengah harus dilindungi dan diberi stimulus maupun kemudahan agar tetap mampu berkembang karena merekalah salah satu benteng kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global ini.

PENGANGGURAN AKIBAT KRISIS GLOBAL

ANALISA PENGANGGURAN DI INDONESIA
AKIBAT KRISIS GLOBAL

Krisis Global dan Bom Waktu

Tahun 2008 telah berlalu,begitu banyak peristiwa besar yang terjadi. Krisis global merupakan salah satu yang terbesar. Dimulai dengan kasus subprime mortgage yang memukul Amerika Serikat, terbongkarnya kebrobokan finansial dunia dan mencapai titik puncak saat jatuhnya harga saham hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Dampak langsung di Indonesia adalah ditariknya investasi hot money di beberapa perusahaan di Indonesia yang menyebabkan perusahaan tersebut colaps. Dampak yang lain adalah menurunnya ekspor Indonesia yang mencapai 20-30%(Replubika,29/01/09) akibat turunnya tingkat konsumsi di negara-negara importir yang terkena dampak krisis tersebut. Namun dampak terbesarnya ternyata masih tersembunyi. Bagai Bom waku yang setiap saat dapat meledak, dampak terbesar dan yang akan paling kita rasakan adalah gelombang pengangguran yang akan melonjak tinggi.
Sistem kontrak dan pesanan yang dipakai dalam perjanjian ekspor impor merupakan salah satu penyebab belum terjadinya pengangguran secara besar-besaran. Kontrak atau pesanan yang memang harus ditepati tentu akan memaksa importir untuk tetap membeli barang impor, dan tentu saja merupakan alasan mengapa perusahaan pengekspor masih memperkerjakan pegawainya. Namun apa jadinya jika kontrak tak lagi diperpanjang akibat daya beli negara pengimpor turun? Tentu saja perusahaan pengekspor mau tak mau harus melakukan PHK terhadap pegawainya. Menurut Depnakertrans sejak September hingga Januari ini tercatat 27,578 orang telah di-PHK, sedangkan 24.817 lainnya terancam untuk di-PHK, sebanyak 11.993 karyawan telah dirumahkan dan 19.191 lainnya kemungkinan besar akan menyusul. Namun jangan lupa, yang tercatat di data ini hanya tenaga kerja yang telah tercatat oleh Depnakertrans, padahal pengangguran paling besar justru akan menimpa pegawai kontrak dan pekerja yang tak tercatat. Namun apakah cuma karena sistem kontrak saja sehingga gelombang pengangguran masih belum terasa signifikan? Kemungkinan besar peran politik juga cukup berperan dalam meredam arus pengangguran tsb. 2009 adalah tahun pemilu dan tentu saja para elite politik berusaha untuk tetap menjaga stabilitas sosial ekonomi agar pesta demokrasi yang akan digelar tetap berjalan dengan baik sekaligus menjadikannya alat politik untuk menjaga pamor mereka. Namun apakah peredaman ini akan berdampak baik? Dikhawatirkan dengan peredaman ini justru menjadi bom waktu, karena perusahaan dipaksa untuk tetap memperkerjakan karyawannya walaupun sebenarnya keadaan mengharuskan untuk bertindak sebaliknya. Berbagai cara telah ditempuh oleh perusahaan untuk menghindari PHK karyawannya, antara lain pengurangan jam kerja, penghapusan lembur, hingga lay off karyawannya. Namun jika hal ini tak segera diantipasi atau perekonomian dunia tak kunjung membaik maka mungkin ini akan berdampak serius terhadap stabilitas sosial ekonomi Indonesia.

Tentang Pengangguran

Pengangguran sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia. Pengangguran sendiri, adalah suatu kondisi dimana terjadi kelebihan jumlah pekerja yang ditawarkan dibandingkan permintaan. Jenisnya sendiri terbagi menjadi pengangguran friksional, struktural, siklis,dan musiman.Dan kondisi pengangguran yang akan kita alami adalah pengangguran siklis. Karena pengangguran ini disebabkan adanya imbas dari naik turunnya kondisi ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran. Memang selalu tejadi trade-off antara pengangguran dengan tingkat inflasi, seperti yang tergambarkan jelas dalam Kurva Philip. Dimana saat angka pengangguran ingin diturunkan, angka tingkat inflasi akan meninggi,dan begitupun sebaliknya, disaat kita ingin menurunkan tingkat inflasi , angka pengangguran menjadi tinggi. Diperlukan keadaan equilibrium yang sesuai antara kedua trade-off di atas, dan tentu saja krisis global ini akan mengganggu kestabilan kurva tersebut. Selain itu di Indonesia sendiri terjadi miss antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketidak mix and match-nya tenaga kerja dengan pendidikan. Misalnya saja, perusahaan banyak membutuhkan tenaga ahli yang bergerak dibidang mesin namun justru lebih banyak orang memilih untuk belajar ilmu kedokteran atau ekonomi yang realitanya, di kota-kota besar telah terjadi surplus tenaga kerja dalam bidang tersebut. Paradigma-paradigma seperti inilah yang harusnya diubah dan lebih diarahakan oleh pemerintah.

Sektor yang Terpukul

Menurut Apindo DKI, dalam beberapa bulan terakhir ini sektor yang paling banyak melakukan PHK adalah industri otomotif, elektronik dan perhotelan. Namun kami perkirakan bahwa industri kerajinan dan mebel yang konsumennya adalah masyarakat luar negeri khususnya Amerika Serikat-lah yang paling banyak akan melakukan PHK. Selain itu pegawai industri inilah yang paling rawan terhadap PHK karena kebanyakan adalah pegawai kontrak Padahal jenis industri ini adalah UMKM yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kecil sekaligus industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun ternyata UMKM jugalah yang paling resist terhadap dampak dari krisis global. UMKM khususnya yang bergerak di tingkat lokal tidak akan terpengaruh oleh carut-marutnya stock-exchange di dunia, tidak akan terpengaruh oleh menurunnya impor dari negara lain, dan tentu saja tak terpengaruh oleh intervensi politik.

Solusi

Solusi untuk menanggulangi dan mengantisipasi pengangguran ini tak lain harus dengan memberikan stimulus bagi dunia usaha, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mencegah adanya PHK. Peningkatan investasi dan tingkat konsumsi yang produktif harus maju beriringan sehingga produksi dapat meningkat. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus mendukung baik kebijakan dalam maupun luar negeri.
Beberapa kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia perlu diacungi jempol. Penurunan BI-Rate bertahap hingga mencapai angka 8.75 % adalah keputusan strategis yang tepat, karena akan menjadi stimulus bagi pasar untuk meningkatkan tingkat konsumsi dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Moment penurunan BI-rate ini juga cukup tepat mengingat tingkat inflasi Indonesia saat ini yang relatif rendah. Terlepas dari berbagai pro-kontra, penurunan harga BBM juga membantu perusahaan mengurangi cost of production-nya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat untuk menjaga kelangsungan kerja karyawannya. Pemerintah juga berencana menaikkan anggaran penanggulangan pengangguran dari 1.1 Triliun menjadi 1.2 Triliun(Replubika 29/01/09), namun belum terealisasi karena harus menunggu persetujuan DPR.
Solusi yang dapat ditawarkan adalah Diversivikasi negara tujuan ekspor. Selama ini kita terfokus untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, sedangkan negara-negara lain kurang mendapat perhatian. Karena itu perlu adanya diversivikasi terhadap negara tujuan ekspor sehingga kekacauan perekonomian yang melanda suatu negara tak akan berdampak terlalu besar terhadap negara kita (ingat falsafah Manajemen Keuangan,”jangan menaruh telur dalam satu keranjang”). Beberapa negara seperti Arab Saudi merupakan salah satu pasar yang potensial bagi ekspor kita, namun tetap saja perlu penelitian serta pengkajian lebih lanjut mengenai negara tujuan ekspor yang lain.
Beberapa stimulus ekonomi seperti penurunan tingkat pajak tentu akan menjadi angin segar bagi dunia industri, namun hal ini juga perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, reformasi sistem pajak tentu akan membantu . Jadi tingkat pajak turun namun secara kuantitas naik, sehingga pemerintah tidak akan mengalami penurunan penerimaan dan jika berhasil justru akan meningkatkan penerimaan. Dengan penerimaan yang tinggi dan belanja pemerintah yang diarahkan ke sektor yang produktif tentu akan mengakselerasi laju perekonomian.
Perbaikan dan reformasi sistem birokrasi tak dapat dielakkan jika ingin iklim usaha dapat kondusif. Pemerintah harus menjadi mitra usaha dan stakeholder yang baik bagi pebisnis. Perbaikan pelayanan birokrasi dan mempermudah perizinan usaha adalah salah satu langkah konkret yang dapat mulai dijalankan. Pemberantasan korupsi dan stabilitas ketersediaan energi juga merupakan hal-hal yang harus segera dibenahi.
Penguatan industri kebutuhan primer terutama pertanian juga salah satu sarana untuk menjamin ketahanan perekonomian Indonesia dari gejolak ekonomi dunia. Karena industri inilah yang paling tahan terhadap naik turunnya demand , kebutuhan primer bersifat inelastis sehingga turunnya tingkat konsumsi di negara importir tak akan terlalu berpengaruh karena mereka tetap akan mengimpor kebutuhan pokok dari Indonesia. Pengembangan sektor riil dan UMKM tentu juga akan membantu mengatasi pengangguran. Namun yang terpenting adalah kerjasama dari semua pihak, tanpa kerjasama hal-hal diatas akan sulit diwujudkan dan pengangguran tak dapat dielakkan. Semoga Indonesia dapat terhindar dari krisis ini dan tingkat pengangguran dapat ditekan serendah mungkin.

Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada