Manajemen Energi Harus Bijak

Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang “gemah ripah loh jinawi” dimana memiliki berbagai macam sumber daya alam pada khususnya sumber daya energi, ternyata masih belum bisa mengelola sumber dayanya dengan baik. Entah karena terlalu melimpah atau tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelolanya. Salah satu faktanya adalah persoalan BBM, dimana pemerintah malah tunduk terhadap pasar maupun oleh pihak asing. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan energi oleh pemerintah sudah hilang. Menurut pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy (2012) bahwa ada tiga alasan mengapa Indonesia sudah tidak berdaulat di bidang energi yaitu yang pertama, selama ini soal energi selalu diarahkan pada mekanisme pasar, yang kedua bahwa pemerintah hanya sebagai kuasa pertambangan dan regulator sehingga pemerintah tak boleh melakukan usaha investasi hulu dan hilir, dan yang ketiga penyerahan mekanismenya berdasarkan pasar bebas.

Kebutuhan energi yang terus meningkat tidak setara dengan peningkatan manajemen energi. Masih bergantungnya masyarakat terhadap energi fosil menjadikan pemerintah harus berpikir mencari energi yang terbarukan (renewable energy), contohnya seperti sinar matahari, angin, serta bioenergy. Selain ketergantungan terhadap energi fosil, pemanfaatannya energinya pun masih belum efisien. Sebelumnya pengelolaan energi didasarkan pada sisi supply dimana pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan energi, berapa pun jumlah dan biayanya melalui pengelolaan sumber energi fosil. Energi fosil juga terus disubsidi guna memenuhi kebutuhan energi. Energi terbarukan hanyalah alternatif dan tidak diprioritaskan dalam eksplorasi maupun pemanfaatannya. Penggunaan energi oleh sektor rumah tangga, industri, komersial dan transportasi sangat boros akibat kurangnya penekanan pada efisiensi energi.

Penyelewengan oleh pihak asing pun menjadi salah satu faktor buruknya pengelolaan energi pemerintah. Dalam UU Penanaman Modal Asing hasil amandemen, pihak asing dapat lebih leluasa dan lebih lama dalam mengeksploitasi sumber kekayaan alam Indonesia tanpa harus pusing dengan retribusi atau kompensasi yang berarti bila terjadi kerusakan alam. Padahal pada sebelumnya, pihak asing hanya boleh mengelola sumber daya alam Indonesia tidak lebih dari 35 tahun. Masalah cost recovery yang seharusnya dibebankan pada pihak perusahaan atau kontraktor sendiri malah dibebankan pada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah masih belum jelas dan tegas dalam penanganan pengelolaan energi. Bobroknya peraturan mengakibatkan banyaknya penyelundupan migas liar oleh pihak asing.

Melihat dari pernyataan diatas, maka tepatlah kalau pemerintah masih belum bisa mengelola energi dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi maupun kebijakan terhadap energi agar dapat terkelola dengan baik. Bisa juga dimulai dari pembenahan infrastruktur, serta perbaikan aparat  pemerintah.

BEM FE UNS